Archive for the ‘politik’ Category

melihat panggung politik Indonesia

Seorang anak sekolah ngambek mengunci diri di kamarnya, karena sang ayah ingkar
janji. Dulu ada janji, kalau bisa naik kelas dengan ranking 3 besar di
kelasnya, dia akan dibelikan hand phone baru yang diimpikannya. Ternyata saat
hari H, si ayah sedang krisis moneter. Maka tertundalah janji itu. Tapi si anak
terlanjur ngambek dan menuduh ayahnya ingkar janji.
Itulah gambaran sederhana sudut pandang si anak dan si ayah yang agak berbeda,
sehingga berujung si anak demo ngambek di dalam kamar.

Seorang dara jelita demo melakukan tapa brata (mogok makan) plus tapa wicara
(diam seribu bahasa), karena pas hari H ultah atau hari jadian dengan si doi,
eh, malah si doi kagak ngasih kado. Jangankan kado, SMS aja kelupaan. Bagi si
dara jelita, betapa berharganya ucapan dan kado dari orang yang sangat dia
kasihi. Bagi si cowok, mengucapkan kan bisa telat 1-2 hari, lupa kan juga bisa
karena sibuk ini ini. Sibuk ?? wah si dara jelita bisa naik pitam karena
melalaikan ultah berarti tanda gak sayang plus cinta. Haduh, si cowok gak
pernah berpikir sejauh itu.
Itulah gambaran demo yang berbeda sudut pandang juga.....

Kemudian kita melihat banyak buruh pabrik melakukan demo dengan berbaris,
berpanas ria dan melakukan orasi untuk menuntut nasib bersama mereka, seperti
kenaikan gaji, menolak PHK, menuntut pesangon, dll.
Kita juga melihat sekelompok guru kontrak melakukan demo agar mereka segera
diangkat menjadi PNS.
Kita melihat sekelompok mahasiswa melakukan demo di kampus atas tuntutan
keringanan beaya kuliah, ketertiban administrasi, dll.

Itu sekelumit demo pribadi dan atas nama kelompok di suatu lingkungan tertentu.
Bagaimana dengan demo atas nama rakyat ?

Anehnya, banyak lembaga yang mengklaim diri sebagai organisasi rakyat atau
masyarakat atau komunitas tertentu. Partai adalah organisasi rakyat yang
berpaham politik tertentu. Ormas adalah organisasi yang bergerak dalam kegiatan
kemasyarakatan. Wakil Rakyat adalah sekumpulan orang yang secara politik
dianggap mewakili rakat per satuan jumlah tertentu (misalnya 1 orang wakil
rakyat mewakili 100.000 suara rakyat yang memilihnya). Organisasi Keagamaan
adalah organisasi dari masyarakat yang beragama tertentu. Organisasi Kepemudaan
adalah organisasi yang mengatasnamakan orang muda dengan kriteria tertentu.
Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang mengatasnamakan komunitas
mahasiswa dengan kriteria tertentu (jurusan/fakultas/universitas).

Saat kita melihat aksi demo di jalanan di masa kini, banyak aksi dengan
berbagai latar belakang mencoba mengatasnamakan rakyat. Yang sering jadi
pelopor demo malah organisasi mahasiswa, yang sebenarnya keberadaan mereka
sebagai wakil kalangan mahasiswa. Atau muncul mendadak nama-nama baru yang
mengatasnamakan kelompok tertentu dan tujuan tertentu pula.
Gerakan para pelopor ini bisa menjadi pemicu bangkitnya dukungan dari berbagai
kalangan, atau malah sebaliknya, hanya sekedar menjadi aksi mereka sendiri.
Agar jadi pemicu massal, biasanya topik yang diangkat terkait permasalahan umum
yang dirasakan sebagian besar rakyat. Namun kalo topiknya terlalu subyektif,
misalnya menyalahkan seseorang tapi orang itu oleh publik masih dianggap tidak
salah, ya jalan bisa jadi blunder.

Harusnya pendemo yang mengatas namakan rakyat adalah mereka-mereka di
organisasi yang memang berakar langsung ke masyarakat secara umum. Sebut saja
misalnya Partai, Ormas dan Organisasi Keagamaan; karena anggotanya lintas umur,
suku, dan batas geografi. Sehingga di lapangan akan muncul spanduk dan slogan
dari Partai A menyuarakan apa, Partai B apa, Ormas X ingin apa, dan seterusnya.
Memang bisa saja ditambah dengan organisasi lain yang mengatasnamakan komunitas
yang lebih kecil, tapi sifatnya sebagai komplementer (pelengkap).

Mungkin, karena wakil rakyat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan
dianggap kurang gesip menangkap dan bersikap pada fenomena politik terkini,
maka organisasi mahasiswa mencoba menjadi pioner atau leader dari gerakan demo
atas nama rakyat. Mungkin juga didukung oleh semangat anak muda yang ingin
selalu membela kebenaran secara cepat dan lugas.

Apapun organisasi dan dalih serta tujuan demo, saat ini kita disuguhkan oleh
praktek demo yang makin marak. Tentu eksekutif akan semakin was-was karena
selalu diawasi, bahkan sering dinilai ini itu. Entah dengan cara yang
prosedural atau tidak.
Para tokoh negeri ini juga asyik bak pemain sinetron ketika membahas masalah
bangsa, termasuk aib juga, di depan media massa nasional tanpa tedeng
aling-aling (baca: hampir tanpa sensor).

Akibat dukungan media, semua bisa berkesan beda. Misalnya, walau yang demo
hanya 10 ribu orang, seakan sudah membuat Jakarta macet, padahal aslinya
Jakarta berisi puluhan juta orang. Sungguh bukan jumlah yang proporsional.
Namun jumlah 10 ribu cukup untuk memenuhi layar TV hehe...
Misalnya, saat anggota pansus sedang bersitegang. Padahal mereka hanya 20an
orang, sedang total wakil rakyat ada ratusan. Maka apapun yang dilakukan 20an
orang itu bisa membawa hitam-putihnya kinerja wakil rakyat.

Akhirnya,
Demo-demo itu untuk siapa? benarkah atas nama rakyat? ataukah sebuah manuver
politik dimana sang sutradara senyum manis di balik layar? yang tahu adalah
mereka yang tahu dan Yang Maha Tahu.

Masa Depan Perdamaian AS-Irak

Satu minggu sudah pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat bergerak membombardir Irak. Di sisi lain pasukan militer dan rakyat Irak berjuang mati-matian mempertahankan tiap jengkal tanah mereka. Tak ada tanda-tanda pertempuran akan berakhir, di sana sini demo anti perang terus berlangsung, akhir pekan bukan saat untuk liburan tapi saat berunjuk rasa. Banyak yang pesimis bahwa perang ini akan segera berakhir, para aktivis perdamaian dunia mensinyalir bahwa korban mayoritas dari perang teluk jilid II ini adalah masyarakat sipil yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, meski angka resmi mengenai korban perang ini belum jelas terungkap, tapi paling tidak indikasi ke arah itu cukup besar. Dapat kita lihat dari siaran beberapa stasiun televisi baik internasional maupun nasional yang menunjukkan banyaknya korban sipil.

Biaya kemanusiaan yang lahir dari perang ini memang luar biasa, selain ancaman kematian, kelaparan, penyakit menular, ada satu bahaya besar yang kini mengancam dunia, tumbuhnya semangat untuk saling membenci. Pendapat yang dikemukakan Samuel Huntington dalam Class of Civilization seolah mendapat pembenaran dari perang yang berkecamuk ini. Dunia kembali akan berada dalam blok-blok seperti masa perang dingin, hanya saja blok-blok tersebut terbentuk bukan lagi karena faktor ideologis melainkan lebih pada faktor peradaban yang dianut. Barat di satu sisi dan Islam di sisi lain menurut Huntington akan menjadi dua poros kekuatan dunia nantinya. Biarlah thesis Huntington itu akan mengalami pembuktian melalui perjalanan sejarah, yang jauh lebih penting saat ini adalah membangun sebuah kondisi yang bisa mempercepat berakhirnya perang.

Tragedi kemanusiaan ini harus segera berakhir, jika tidak akan sangat fatal akibatnya bagi kemanusian, untuk melakukan analisa seperti apa mengakhiri perang ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa realitas awalan. Realitas awalan ini nanti akan digunakan membangun asumsi prospek perdamaian.

Pertama, ada hal menarik yang disampaikan Bush ketika mengetahui prajurut AS yang ditawan tentara Irak disiarkan televisi Irak. Bush langsung menuding Irak melanggar Konvensi Jenewa tahun 1950 (Kompas, 25 Maret 2003), tetapi apakah Bush ingat bahwa iapun telah melanggar kesepakatn bersama dalam sidang PBB, yang menginginkan agar perang dihindarkan. Tetapi Bush memilih jalan unilaterar. Di lain sisi, Saddam Husein meneriakkan pada rakyat dan tentaranya bahwa mereka akan segera memenangkan perang (kompas, 25 Maret 2003). Tragedi kemanusiaan ini memberi sinyal pada dunia bahwa lembaga perdamaiaan internasional (PBB) kehilangan fungsi atau dengan kata lain PBB bukan lagi badan dunia yang sakral, PBB telah sekarat. Ini kondisi pertama.

Kedua, AS ternyata pihak yang tak bisa diajak kompromi dalam menyelesaikan pelucutan senjata berbahaya Irak, apa yang dilakukan PBB dengan inspeksi lapangan terhadap kemungkinan adanya senjata pemusnah massal di Irak ternyata diabaikan AS, terlepas dari apakah AS memiliki kepentingan khusus dalam misinya kali ini, kita bisa melihat AS tak mengindahkan seruan dunia melalui PBB, sampai sesaat sebelum perang dimulai AS secara penuh hanya didukung tiga negara, Spanyol, Australia dan Inggris. Tiga negara tersebut memang yang resmi, bila kita hitung kembali maka masih ada Israel, Kuwait, Turki, Jepang dan beberapa negara lain yang mendukung baik secara langsung maupun diam-diam. Namun disisi lain AS berseberangan dengan puluhan bahkan ratusan negara lain terutama negara-negara yang tergabung dalam liga arab dan gerakan non blok. Maka dapat kita katakan perasaan mentang-mentang (dumeh) AS begitu kuat, selama ini kementang-mentangannya tertutupi dengan predikat sebagai negara pengawal hak azasi manusia (HAM), tapi agresi mereka ke Irak tanpa sebab jelas menguatkan analisa bahwa AS memang negara yang sewenang-wenang. Ini adalah realitas awalan kedua.

Ketiga, ada usaha dari pihak-pihak tertentu baik dalam skala global maupun lokal (di tingkatan negara-negara) yang mengarahkan opini publik bahwa pertikaian ini merupakan pertikaian antar agama (peradaban), memang sebuah kebenaran bahwa Irak adalah negara bependuduk muslim dan secara kebetulan pula Irak dalam konstruksi sejarah Islam memiliki signifikasi yang kuat, hingga ketika Irak mendapat serangan tanpa sebab dari AS, secara psikologis umat muslim di dunia merasakan penderitaan. Ini terbukti dari banyaknya aksi solidaritas kelompok muslim di banyak negara. Tapi, tak ada alasan kuat untuk menyatakan perang Irak sebagai pertikaian antar agama (peradaban). Ini adalah realitas awalan ketiga.

Keempat, ada kondisi yang sebenarnya merupakan realitas tapi sering dianggap sekedar rumor, kondisi tersebut tak lain bahwa perang ini terjadi lebih disebabkan faktor ketidaksenangan George W. Bush terhadap Saddam Husein. Bila kita mau mencermati banyak indikator yang mengindikasikan hal ini, antara lain ultimatum Bush kepada Saddam untuk meninggalkan Irak bersama anaknya dan ultimatum ini dijawab tegas oleh Saddam bahwa ia tak akan meninggalkan Irak, yang pada akhirnya kondisi ini menjadi picu terakhir perang, kemudian adanya isu yang menyebutkan AS telah mempersiapkan peralihan kekuasaan dari tangan Saddam, dua hal tersebut sudah cukup mengindikasikan bahwa Bush dan AS umumnya tidak menyukai Saddam memimpin Irak. Ini realitas awalan yang keempat.

Hitung Mundur Menuju Damai

Dari tiga realitas awal tersebut kita bisa melakukan refleksi atas apa yang telah dilakukan dunia untuk mencegah perang, yang selanjutnya bisa dijadikan pijakan dalam menentukan strategi menuju perdamaian.

Refleksi pertama, beranjak dari realitas awalan pertama, dimana lembaga resmi dunia tidak lagi memiliki urgensi dalam mencegah konflik terbuka, hal ini bisa jadi disebabkan terlalu lunaknya PBB dalam mengontrol kondisi potensial konflik dengan aktor utama negara, kelunakan ini semakin terasa ketika PBB menghadapi aktor berupa negara-negara besar, terutama negara pemegang hak veto. Sebab kedua bisa jadi disebabkan terlalu besarnya ketergantungan PBB terhadap negara-negara besar dunia, terutama menyangkut finansial dan sebab ketiga sangat mungkin konsolidasi kekuatan pro-perdamaian di dalam PBB tidak berlangsung baik.

Dari kondisi kausalitas di atas, maka wajar saja bila PBB kehilangan urgensi fungsi dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk itu dalam perspektif jangka pendek yang harus dilakukan PBB adalah memberikan sanksi  keras terhadap negara agresor, paling tidak sama kerasnya dengan sanksi yang pernah dikeluarkan PBB kepada Irak, ketika Irak menginfasi Kuwait. Pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk mengangkat citra PBB di mata negara anggota yang terlanjur kecewa terhadap PBB. Selanjutnya, PBB harus berusaha mendorongkan proses penyelesaian masalah mengenai senjata pemusnah massal Irak kembali ke jalur semula dimana kordinasi penuh berada di tangan dewan keamanan PBB.

Kemudian dalam perspektif jangka panjang, dengan mempertimbangkan sejarah perjalanan PBB dan fungsi-fungsi DK PBB yang mengalami bias antara fungsi menjaga perdamaian dunia dan melindungi kepentingan negara besar, terutama AS dan Inggris. Maka, perlu dilakukan telaah ulang mengenai hak veto yang selama ini dimiliki lima negara (AS, China, Rusia, Inggris dan Perancis), dan menganalisa kemungkinan ditambahnya anggota tidak tetap DK PBB. Kedua usulan di atas terkait sepenuhnya dengan perasaan kesamaan (equality) dalam DK PBB.

Refleksi kedua, beranjak dari kondisi bahwa AS dan Irak sulit dikompromikan menyangkut kecurigaan dunia internasional mengenai adanya senjata pemusnah massal di Irak, maka ada dua benang merah yang bisa ditarik. Pertama, Irak harus dengan jujur dan penuh kesungguhan memberikan kesempatan pada dunia internasional untuk membuktikan bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada mereka tidaklah benar, bila ternyata Irak tidak mengindahkan instruksi ini maka barulah Irak halal di serang, bila nantinya di Irak ditemukan senjata pemusnah massal, Irak harus rela memusnahkan senjata tersebut. Di sisi lain, sebagaimana kita ketahui Amerika Serikatlah yang memotori isu senjata pemusnah massal itu, maka ASpun harus ditekan untuk membiarkan proses inspeksi dilakukan secara sistematis dan objektif, jika hal ini tidak diindahkan PBB harus dengan tegas memberi sanksi pada AS.

Kemudian yang jadi masalah, hal-hal diatas baru bisa dilaksanakan bila PBB powerfull tidak powerless seperti saat ini, maka yang harus dilakukan adalah mengkonsolidasikan semua kekuatan pro-perdamaian di seluruh dunia, untuk mem back up usaha-usaha sistematis PBB. Sebuah keniscayaan, bahwa kolektivitas bangsa-bangsa di dunia akan menghasilkan sebuah hal yang berarti bagi perdamaian dunia.

Refleksi ketiga, beranjak dari kondisi bahwa ada pihak-pihak yang mengarahkan isu perang ini menjadi isu konfli antar agama (peradaban), maka harus dilakukan usaha sistematis oleh semua negara di dunia untuk menjelaskan kepada rakyat di negara masing-masing bahwa perang Irak bukanlah perang antar agama, langkah-langkah pelurusan opini publik menjadi sangat penting, guna menghalau kemungkinan meluasnya konflik.

Refleksi keempat, bila konlik Irak ini sebagian besar disebabkan oleh faktor individu (big-man theory) maka perlu dilakukan penyelesaian dengan pendekatan individual  pula. Bush dan Saddam sebagai aktor utama adalah subjek masalah, dunia internasional perlu dapat menggunakan mediator bagi Bush dan Saddam untuk saling merundingkan hal-hal yang menyebabkan Bush (AS umumnya) tidak menyukai Saddam. Memang tidak mudah, tapi sekali lagi usaha-usaha tersebut tetap berada dalam tekanan PBB melalui sanksi-sanksi yang tegas.

Masa depan perdamaiaan dari krisis Irak ini sangat ditentukan salah satunya oleh bagaimana DK PBB merevitalisasi fungsi dan peran, juga bagaimana konsolidasi kekuatan pro-perdamaian  di dunia memperkuat kolektivitas guna menekan pihak-pihak yang kini berkonflik.

Realita memang tak selalu sejalan dengan harapan, tapi tanpa harapan tentu tak ada perbaikan, karenanya di tengah kekalutan dunia yang luar biasa, energi harapan harus terus ditebar, krisis Irak adalah salah satu ujian atas komitmen bersama negara-negara dunia bagi kemanusiaan. Kini mari kita menghitung mundur menuju perdamaian.

FILM DAN FUNGSI SOSIAL


Sebagai seorang penikmat film nasional, rasanya bangga melihat perkembangan perfilman nasional belakangan. Kreasi sineas nasional tak hanya membanggakan di dalam negeri tetapi pengakuan juga diberikan dunia internasional melalui penghargaan yang diberikan bagi sineas nasional. Kondisi macam ini sangat jadi adalah indikasi kebangkitan perfilman nasional. Meski harus diakui apresiasi publik terhadap karya perfilman nasional belum cukup optimal untuk membangun sebuah iklim perfilman yang baik.

Dalam konsepsi umum film merupakan media hiburan bagi penikmatnya, tapi dalam kenyataannnya film juga memiliki fungsi sosial, seperti yang diungkapkan Karl Manheim bahwa siaran televisi, film, dan media lain yang melibatkan khalayak dapat menimbulkan apa yang dirumuskan Manhein sebagai publik abstrak, meski publik abstrak tidak terorganisir, tapi reaksi terhadap stimulus yang sama yang diberikan melalui media diatas, akan bersesuaian dengan konsep integrasi sosial (Soejono Soekanto : 1985). Dari sana ternyata kita bisa melihat film tidak sekedar sebagai sebuah karya seni yang lantas bersama-sama kita nikmati, lebih dari itu film juga dapat dilihat sebagai sebuah bangunan sosial dari masyarakat yang ada dimana film itu diciptakan. Maka, kita kemudian dapat menarik sebuah benang merah bahwa film juga memiliki fungsi sosial.

Berbicara mengenai fungsi sosial film, kita tentu tak dapat melepaskan diri dari realita sosio-kultural yang mengitari film tersebut. Dalam konteks Indonesia kekinian, sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa  adalah, mulai hancurnya integrasi sosial, seperti diungkapkan Imam Prasodjo, bahwa kerekatan sosial (social bond) bangsa ini tengah berada pada titik terendah (2000).

Dari sketsa perfilman nasional dua-tiga tahun terakhir fungsi film sebagai media membangun integrasi sosial telah nampak, dapat kita lihat dalam film karya Garin Nugroho (Aku Ingin Menciummu Sekali Saja) atau film nasional terbaru (Biola dak berdawai). Dalam film-film tersebut nampak jelas bahwa film mencoba membangun kesadaran kolektif bangsa ini untuk mau dan sanggup mengakui pluralitas.

Maka, secara tidak langsung sudah tercapai kesepakatan bahwa film memang memiliki fungsi sosial yang cukup besar. Apalagi konon, film merupakan karya estetika yang memiliki bahasa universal, dimana audience tersebar melintasi lorong-lorong ideologis, agama, suku dan ras. Peluang film menjadi sarana membangun integrasi sosial menjadi sangat terbuka, apalagi ketika publik saat ini tengah meragukan institusi resmi bentukan negara.

Kemudian pertanyaan yang muncul apakah fungsi sosial film ini akan membebani para sineas Indonesia dalam melahirkan ide. Rasanya kebebasan ekspresi atau juga dimensi estetik dalam film tidak harus dipertentangkan dengan dimensi sosial film, karena keduanya merupakan hal yang inheren. Karena saya yakin, para pekerja film di negeri ini, apalagi para darah muda yang punya energi idealis memiliki sense of belonging terhadap bangsa ini, dan ketika bangsa membutuhkan sentuhan mereka guna membangun kembali integrasi sosial, tentu saja mereka akan menjadikan itu sebagai salah satu bagian penting dalam aktivitas mereka berkarya.

Selamat Tinggal Film Kacau

Selama rentang waktu dua dasawarsa tertidurnya perfilman nasional, film-film yang muncul film dengan kualitas yang rendah, tema yang diusung tak jauh dari ranjang dan setan. Bisa jadi publik menyambut film semacam itu dengan tangan terbuka, tapi saya melihat sambutan publik lebih disebabkan karena memang tidak ada pilihan tontonan, film yang muncul film seperti itu maka mau tak mau film itu yang dikonsumsi, kita mencatat ketika muncul Daun di Atas bantal publik menyambut dengan sangat antusias. Mengapa kami mengambil Daun di atas bantal, karena film inilah yang menjadi salah satu pendobrak lesunya perfilman nasional ketika itu.

Masa kejayaan film kacau sudah harus ditinggalkan, apalagi film-film tersebut ditinjau secara sosiologis hanya akan memberi stimulus negatif bagi publik. Lihat saja banyaknya kasus perkosaan yang ditimbulkan oleh film-film berbau ranjang tadi. Dengan munculnya film nasional dengan kualitas yang memadai secara berlahan akan menggeser paradigma penikmat film yang semula menjadikan  film sekedar memiliki fungsi rekreatif menjadi paradigma yang menjadikan film memiliki fungsi ganda, fungsi sosial dan fungsi rekreatif.

Ada juga sebuah fenomena menarik dalam perfilman nasional saat ini, masih hadirnya film nasional yang berbau setan seperti Jelangkung atau yang akan menyusul Tusuk Jelangkung, tapi yang kini hadir adalah usaha merasionalkan keyakinan tradisonal seputar dunia klenik tersebut. Aspek tonjolan dalam film-film berbau setan tersebut lebih pada usaha elaborasi spiritual yang rasional ketimbang sekedar penekanan pada aspek keseraman dan ketegangan film. Kondisi-kondisi di atas menguatkan keyakinan bahwa masa kejayaan film-film kacau akan segera berlalu.

Film-film nasional saat ini juga memperlihatkan ada usaha menjadikan publik penikmat sebagai subjek bukan sekedar objek film, dimana proses dialektis antara penikmat film dan pekerja film diusahakan untuk berlangsung. Baik pada saat film akan diproduksi maupun pasca produksi, proses macam ini harus terus dilakukan jangan sampai kesalahan yang menimpa Pearl Harlbour yang notabene adalah film sejarah malah mengesampingkan fakta sejarah juga terjadi pada film nasional.

Merumuskan Fungsi Sosial Film

Bila kita mau merujukkan dunia film nasional dengan kondisi sosio-kultural masyarakat kita, maka ada beberapa tawaran fungsi sosial yang bisa diperankan film sebagai media stimulus.

Pertama, film sebagai media pelurusan sejarah, seperti kita ketahui sejarah bangsa ini menjadi sangat tidak jelas akibat banyaknya sejarah yang diciptakan penguasa dan salah satu media pereduksian sejarah dilakukan melalui film, meskipun tugas meluruskan sejarah bukan menjadi tanggung jawab sineas saat ini, tapi paling tidak ada beban untuk mencoba melakukan eksplorasi historis bangsa ini, mengingat film adalah media yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan.

Kedua, film harus ikut serta membangun integrasi sosial bangsa ini yang disebut-sebut tengah berada di tepi jurang, meski mungkin isu-isu seputar integrasi sosial isu yang tidak terlalu menarik untuk dijadikan bahan film, tapi tanggung jawab membangun kembali integritas sosial adalah tanggung jawab kita bersama, salah satunya adalah dunia perfilman nasional. Film harus mampu menjadi jembatan dalam dialog pluralitas di negeri ini, ada baiknya film mampu menjelaskan pluralitas di negeri ini dalam bahasa yang mudah dipahami hingga esensi integrasi sosial dapat terbangun melalui kesadaran yang dimediasikan oleh film.

Ketiga, film harus ikut dalam proses demokratisasi di negeri ini, peran sebagai campaign media untuk kelangsungan proses demokrasi dapat diperankan oleh dunia film nasional, film diharapkan mampu mentransformasikan nilai-nilai demokrasi ke audience.

Fungsi-fungsi tambahan bagi film nasional di atas tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas para sineas dalam berkarya, fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi yang muncul secara natural, sebagai bentuk persinggungan antara dunia film nasional dengan realitas sosio-kultural-politik bangsa ini. Jadi, sangat tidak beralasan jika fungsi sosial film dianggap menjadi beban bagi pekerja film di Indonesia.

Akhirnya proses dialog antara film sebagai bangunan tersendiri dimana aspek estetik menjadi pusat dengan kondisi sosio-kultural-politik lingkungan yang mengitarinya, maka waktulah yang akan menjawab segala harapan-harapan pada perfilman nasional dalam memainkan fungsi-fungsi sosialnya.

Semoga perfilman nasional mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa dibanggakan sebagai produk original anak negeri.

Mengapa Barrack Obama begitu melegenda?

Barrack Obama

Siapa yang tidak kenal dengan Barrack Obama, presiden Amerika Serikat terpilih tahun 2009 ini. Namanya begitu besar dan dikenal diseluruh dunia. Merupakan satu satunya presiden Amerika pertama yang berkulit hitam dan mempunya kharisma yang luar biasa. Bahkan di Indonesia sendiri namanya sering disebut sebut dan didukung banyak orang.Sebagian besar masyarakat dunia berharap Barrack Obama menjadi orang yang bisa menstabilkan ekonomi dunia dan menghentikan beberapa pertikaian antar negara.

Namun kita tidak tahu apakah nantinya dunia benar-benar bisa stabil. Dan apakah Barrack Obama benar-benar bisa menstabilkan krisis ekonomi dan menghentikan peperangan di dunia ini ? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Dan anda akan mejadi saksi nantinya.

prilaku dan partisipasi politik

Prilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Prilaku lembaga politik merupakan prilaku individu yang berpola tertentu. Jadi untuk menjelaskan prilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, tetapi individu yang mengendalikan lembaga tersebut.
1. Model Prilaku Politik
Ada 3 unit analisis untuk mengkaji prilaku politik, yaitu:
1. Individu actor politik, meliputi actor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga Negara biasa.
2. Agregasi politik, yaitu individu aktro politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, dll.
3. Tipologi kepribadian politik, yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, achiavelist, dan demokrat.
Faktor yang mempengarhi prilaku politik seorang actor politik:
1. Lingkungan social politik tak langsung, seperti system politik, ekonomi, budaya dan media masa.
2. Lingkungan social politik langsung, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Factor social politik langsung berupa situasi yang secara langsung berpengaruh.

2. Pemimpin Politik
Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Kepemimpinan politik berbeda dengan elit politik, elit adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalm masyarakat, seperti prestise, kekayaan, atau kewenangan. Pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Kategori kepeimpinan dapat dapat dilakukan atas 3 cara, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil kepemimpinan, dan sumber kekuasaan. Berdasarkan sumber kekuasaan, kepemimpinan dibai lagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan rasional, tradisional, dan kharismatik.

3. Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Kegiatan warga Negara biasa ini dibagi menjadi 2, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Partisipasi politik merupakan prilaku politik tetapi prilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Dalam partisipasi politik terdapat rambu-rambu untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasuk dalam konsep tentang partisipasi politik itu.
4. Tipologi Partisipasi Politik
Partisipasi politik dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan meilih pemerintah.
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada proses output.
3. Apatis atau golongan putih, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses poliik.
5. Model Partisipasi Politik
Dalam system politik demokrasi warga Negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Ada beberapa factor yang mempengaruhi tnggi rendahnya partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Ada empat tipe partisipasi politik, yaitu partisipasi politik aktif, partisipasi pasif-tertekan (apatis), militant radikal, dan tidak aktif (pasif).

6. Prilaku Memilih
Bentuk dari prilaku memilih adalah keikutsertaan warga Negara dalm pemilihan umum dimana dilakukan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu pakah memilih atau tidak memilih. Ada 5 pendekatan unuk mengkaji prilaku memilih dalam masyarakat, yaitu structural, sosiologis, ekologis, psikologi social, dan pilihan rasional. Pendekatan-pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, yaitu tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun dalam kenyataannya prilaku memilih dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksan dari pemimpin tertentu.

Politik Media dan Media Politik

Barack Obama semakin melaju menuju Gedung Putih setelah sukses mengatasi rivalnya sesama Partai Demokrat, Hillary Clinton.

Dalam satu tema kampanye, Obama tanpa ragu menegaskan tekadnya menarik tentara dari Irak. Berlawanan dengan tema calon Partai Republik John McCain, yang justru ingin meneruskan pendudukan di Irak.

Obsesi Obama keluar dari Irak merupakan berita baik bagi dunia Islam. Sebab, salah satu batu ganjalan hubungan AS dengan dunia Islam adalah masalah invasi AS atas Irak, Afghanistan dan lainnya.

Tetapi di saat sama Obama kembali menegaskan pendiriannya mendukung Israel, sekutu tradisional AS di Timur Tengah. Hal ini tentu menjadi berita buruk bagi umat Islam.

Mengapa Obama yang notabene berayah Husein Obama asal Kenya yang muslim dan pernah tinggal di Indonesia yang juga negara muslim, nekad mendukung Israel? Jawabannya hampir pasti karena lobi Yahudi di AS begitu kuat. Mereka menguasai perbankan, media massa, pertahanan, politik dan ekonomi.

Jadi kalau Obama atau Capres mana pun ingin menang, mau tak mau harus merangkul lobi Yahudi. Dengan kekuatan media massa, cetak maupun elektronik, seorang tokoh akan bisa naik, dan jika tidak bersahabat dengan media, tak ayal tokoh tersebut juga akan terjungkal. Lobi melalui perusahaan media-media raksasa inilah dari masa ke masa selalu sukses membangun opini publik AS.

Kebijakan luar negeri AS ke depan sudah pasti menganut standar ganda. Dunia Islam akan terus dikecewakan dan tidak dapat banyak berharap. Ini karena media di sana sudah lama berpolitik sesuai kepentingannya. Media seharusnya menjadi ujung tombak demokrasi, kebenaran dan keadilan, lebih pada idealitas saja, sementara tataran riilnya tidak demikian.

Media hampir selalu terkait dengan politik, baik politisasi media oleh para elit politik maupun pemanfaatan berita untuk keuntungan dan kepentingan media.

Publik Indonesia baru saja disuguhkan berita kasus Monas awal Juni lalu, ditandai penyerangan massa Front Pembela Islam (FPI) dan Komando Laskar Islam (KLI) atas massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Walau kita tidak setuju dengan tindak kekerasan, tetapi peristiwa itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding peristiwa 23 Mei 1997 Banjarmasin, Ambon-Maluku, Poso dan Sampit-Kalteng beberapa tahun lalu yang sangat berdarah dan memakan ribuan korban jiwa, harta benda dan social cost yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.

Media massa kala itu tidak all out, padahal itu tragedi luar biasa yang seharusnya diblow-up media secara luar biasa pula. Mungkin karena jauh dari ibukota, atau nilai beritanya tidak seberapa, pemberitaan media hanya biasa-biasa saja.

Mengapa berita kasus Monas menasional dan pengejaran pelakunya begitu luar biasa? Memang ada kekeliruan pada FPI, mereka bertindak justru di hari Kesaktian Pancasila, sehingga kesalahannya jadi menumpuk dan opini publik akan berpihak pada AKKBB.

Selain itu, Ketua FPI terlalu serius menyikapi Gus Dur. Biasanya para tokoh hanya menyikapi ucapan Gus Dur dengan gurauan. Tetapi karena disikapi serius, akibatnya ucapan Habieb Riziek bagai memukul sarang lebah. Terjadilah aksi menuntut pembubaran FPI di beberapa daerah, yang kelihatannya kebanyakan berasal dari kalangan NU seperti Garda Bangsa, GP Ansor dan PMII. Walau reaksi itu sifatnya perorangan, tetap yang terlihat benderanya.

Fenomena ini sebenarnya di luar dugaan. FPI seperti diketahui adalah organisasi Islam tradisional. Dan asas FPI juga ajaran Islam Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ini sama persis dengan NU beserta organisasi-organisiasi otonomnya. Hanya cara berjuangnya yang beda karena FPI lebih vulgar.

Mengapa kedua pihak bisa berseteru begitu keras dan hubungannya demikian genting? Ini memerlukan kajian lebih lanjut. Masyarakat banyak yang cemas dan khawatir, jangan-jangan sesama muslim berkelahi.

Semua ini tidak terlepas dari peran media. Dari cara media mengambil gambar dan mengulang-ulang tayangannya, jelas menyulut emosi massa. Cara media memilih narasumber, bertanya, memotong jawaban dan menyimpulkan, tampak tidak adil dan kurang seimbang. Yang sangat dominan adalah demo dan aksi penuntutan pembubaran FPI. Hal ini dapat menginspirasi daerah dan pihak lain berbuat serupa. Pada gilirannya wilayah konflik menjadi eskalatif, tidak terlokasi ke asal dan akar persoalan awal.

Di tengah memanasnya kasus Monas tempo hari, sebenarnya ada beberapa tokoh yang bersuara sejuk. Misalnya Ketua PB-NU KH Hasyim Muzadi, ia mengharapkan massa khususnya NU tidak terprovokasi, agar konflik horizontal tidak terjadi dan agar persoalan dikembalikan ke tema asal, seputar masalah SKB Ahmadiyah. Patut disesalkan mengapa wejangan Hasyim Muzadi tidak diangkat berulang-ulang. Seharusnya pesan itu diberi penguatan agar massa terkendali.

Begitu juga pesan Ketua MUI Hamidhan yang meminta umat tenang dan tidak mau diadu domba nyaris tertelan bumi. Media massa seolah tidak berselera menyajikan pesan-pesan damai tersebut.

Yang berani bersikap kelihatannya hanya Ketua DPP PPP Suryadarma Ali yang meminta pemerintah/kepolisian bersikap adil.

Nasi telah menjadi bubur. Kita semua perlu menjadikannya pembelajaran. Intinya, kita harus mengedepankan dialog, akal sehat, tidak boleh bermain kekerasan.

Media massa hendaknya fair, adil, seimbang, objektif. Selain mampu menyajikan informasi aktual, penting dan terpercaya, juga menjadi agen pendidikan, pencerahan dan juru damai. Jangan sampai ada anggapan publik terhadap media, bahwa peristiwa baik bukan berita, tapi peristiwa buruk adalah berita baik.

Hari HAM 18 Pelanggaran HAM Lapindo Diabaikan Jumat, 10 Desember 2010 | 12:23 WIB

Lumpur Lapindo
TERKAIT:
• Tanah Sekitar Kolam Lumpur Kembali Ambles
• Pembayaran Bermasalah
• Wah, Presiden Bicara Lapindo Lagi…
• Korban Lumpur Menginap di Gedung DPRD
• Tidak Sedang Menunggu Godot
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dinilai mengabaikan rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengenai 18 butir pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus lumpur Lapindo. Dengan mengabaikan rekomendasi tersebut, artinya, pemerintah telah melanggar Undang-Undang.
Demikian yang disampaikan Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue dalam jumpa pers “Catatan Komnas HAM terhadap situasi HAM 2010, di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (10/12/2010).
“Rekomendasi 18 butir pelanggaran HAM sudah kami sampaikan pada Presiden dan DPR, tapi tindak lanjutnya belum ada. Padahal dalam Undang-Undang ada aturan rekomendasi Komnas HAM itu untuk ditindak lanjuti,” katanya.
Adapun pelanggaran-pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam kasus Lapindo antara lain pelanggaran hak atas perumahan, hak pendidikan, hak anak, hak atas kesehatan, hak perempuan, dan hak pekerja.
“Ada 18 hak yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum seperti hak anak, tapi harus dipenuhi pemerintah,” kata Syafruddin.
Pemerintah, lanjut dia, seharusnya memenuhi hak-hak para korban yang dilanggar tanpa harus menunggu proses hukum kasus Lapindo selesai atau menunggu pembuktian adanya dugaan pelanggaran HAM berat.
“Itu harus dipenuhi, dihormati, dilindungi negara. Tidak ada kaitannya dengan SP3 (Surat Penghentian Proses Penyidikan) perkara itu, proses hukum pidana atau menunggu dugaan pelanggaran HAM berat,” katanya.
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menambahkan, pemerintah, baik pusat maupun daerah merupakan pemangku tanggung jawab utama dalam pemenuhan HAM warga negara. Namun, peran pemerintah dalam penegakkan HAM, terutama peran pemerintah daerah, dinilai masih kurang hingga saat ini.

Ulasan terhadap artikel ’18 Pelanggaran HAM Lapindo Diabaikan’ :

Lapindo merupakan tragedi yang terjadi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Bermula dari semburan Lumpur panas yang terus menerus keluar dan hingga saat ini telah menenggelamkan 18 desa. Diduga Lumpur itu berasal dari kegiatan PT. Lapindo Brantas yang melakukan pengeboran dalam perut bumi. Tragedi ini telah banyak merugikan masyarakat setempat khususnya, baik secara material maupun non material. Mereka telah kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan hak-hak mereka. Namun hingga saat ini pemerintah terkesan seperti tidak memperdulikan nasib para korban bencana Lumpur lapindo tersebut dan mengabaikan hak-hak asasi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tidak ada tindak lanjut yang jelas terhadap kasus ini meskipun komisioner komnas HAM telah mengajukan rekomendasi 18 butir pelanggaran HAM yang harus diperhatikan pemerintah, seperti pelanggaran hak atas perumahan, hak pendidikan, hak anak, hak atas kesehatan, hak pekerja dan lain-lain. Meskipun demikian tetap tidak ada respon dari pemerintah yang seharusnya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak para korban bencana lapindo yang dilanggar tanpa harus menunggu proses hukum kasus lapindo selesai atau menunggu adanya dugaan pelanggaran HAM berat.
HAM merupakan hak dasar yang dimiliki pribadi manusia sebagai anugrah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sesungguhnya HAM itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri, namun pada kenyataannya masih banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM termasuk yang terjadi pada kasus Lumpur Lapindo ini. Pemerintah seharusnya mengusut tuntas kasus ini yang telah berlangsung beberapa tahun dan memberikan hak-hak para korban Lumpur lapindo tersebut. Di Indonesia, perlindungan serta penegakan HAM hingga kini sepertinya masih larut dari kenyataan seiring perjalanan panjang mengenai pelanggaran HAM. Negeri ini seperti tidak ada komitmen dalam menegakkan serta memberi perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di republic ini seakan tidak tersentuh hokum.
Inilah potret yang memperlihatkan betapa negeri ini masih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran HAM, bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita. Serta tidak mengusut tuntas kasus yang meremehkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan YME.

prilaku dan partisipasi politik

Prilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Prilaku lembaga politik merupakan prilaku individu yang berpola tertentu. Jadi untuk menjelaskan prilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, tetapi individu yang mengendalikan lembaga tersebut.
1. Model Prilaku Politik
Ada 3 unit analisis untuk mengkaji prilaku politik, yaitu:
1. Individu actor politik, meliputi actor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga Negara biasa.
2. Agregasi politik, yaitu individu aktro politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, dll.
3. Tipologi kepribadian politik, yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, achiavelist, dan demokrat.
Faktor yang mempengarhi prilaku politik seorang actor politik:
1. Lingkungan social politik tak langsung, seperti system politik, ekonomi, budaya dan media masa.
2. Lingkungan social politik langsung, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Factor social politik langsung berupa situasi yang secara langsung berpengaruh.

2. Pemimpin Politik
Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Kepemimpinan politik berbeda dengan elit politik, elit adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalm masyarakat, seperti prestise, kekayaan, atau kewenangan. Pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.
Kategori kepeimpinan dapat dapat dilakukan atas 3 cara, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil kepemimpinan, dan sumber kekuasaan. Berdasarkan sumber kekuasaan, kepemimpinan dibai lagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan rasional, tradisional, dan kharismatik.

3. Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Kegiatan warga Negara biasa ini dibagi menjadi 2, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Partisipasi politik merupakan prilaku politik tetapi prilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik. Dalam partisipasi politik terdapat rambu-rambu untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasuk dalam konsep tentang partisipasi politik itu.
4. Tipologi Partisipasi Politik
Partisipasi politik dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan meilih pemerintah.
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada proses output.
3. Apatis atau golongan putih, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses poliik.
5. Model Partisipasi Politik
Dalam system politik demokrasi warga Negara memiliki hak untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Ada beberapa factor yang mempengaruhi tnggi rendahnya partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Ada empat tipe partisipasi politik, yaitu partisipasi politik aktif, partisipasi pasif-tertekan (apatis), militant radikal, dan tidak aktif (pasif).

6. Prilaku Memilih
Bentuk dari prilaku memilih adalah keikutsertaan warga Negara dalm pemilihan umum dimana dilakukan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu pakah memilih atau tidak memilih. Ada 5 pendekatan unuk mengkaji prilaku memilih dalam masyarakat, yaitu structural, sosiologis, ekologis, psikologi social, dan pilihan rasional. Pendekatan-pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, yaitu tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun dalam kenyataannya prilaku memilih dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksan dari pemimpin tertentu.